You are here: Home Profil Fungsi Pembinaan Bid Humas

Bid Humas Polda Kalsel

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}

PENERANGAN KESATUAN

DITERBITKAN OLEH BIDHUMAS POLDKALSEL

ARAH KEBIJAKAN KAPOLRI

TENTANG

REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA

GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT


NOMOR : /XI /2010/PENSAT

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA BEBERAPA SAAT YANG LALU SAYA TELAH DIBERI AMANAH UNTUK MENJABAT SEBAGAI KAPOLRI SETELAH MELALUI BERBAGAI PROSES MULAI DARI PENUNJUKAN OLEH BAPAK PRESIDEN, FIT AND PROPER TEST DI KOMISI III DPR RI, PENGESAHAN PADA RAPAT SIDANG PARIPURNA DPR RI, SAMPAI DENGAN PELANTIKAN SECARA RESMI DI ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN RI DAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN DARI BAPAK JENDERAL POL DRS.H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM KEPADA SAYA.

PADA PELAKSANAAN FIT AND PROPER TEST DI KOMISI III DPR RI YANG LALU, SAYA TELAH MENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA POLRI KEDEPAN DENGAN JUDUL “ REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA, GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT” REVITALISASI MENGANDUNG ARTI MENJADIKAN SESUATU MENJADI VITAL, BERMANFAAT ATAU PENTING KEMBALI DENGAN MEMBERIKAN SENTUHAN-SENTUHAN BARU. SAYA MEMANDANG REVITALISASI DALAM TUBUH POLRI SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENGHIDUPKAN, MEMBANGUN DAN MEMPERDAYAKAN KEMBALI NILAI-NILAI KEMAMPUAN YANG DIMILIKI OLEH POLRI DISEGALA BIDANG, SELAMA INI BELUM DAPAT DIWUJUDKAN SECARA MAKSIMAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TUGAS POLRI.

PROGRAM REVITALISASI POLRI SAYA INGINKAN UNTUK KITA LAKUKAN BERSAMA-SAMA KEDEPAN, SAYA RANGKUM ROAD MAP ATAU PETA JALAN PROGRAM INI SEBAGAI ACUAN DALAM PENJABARAN PROGRAM KERJA DISELURUH JAJARAN POLRI YANG PERLU DIPAHAMI OLEH SELURUH PERSONIL POLRI ADALAH TERDIRI DARI 3 ( TIGA ) KOMPONEN, SEBAGAI BERIKUT :

1. PENGUATAN INSTITUSI.

MERUPAKAN LANGKAH PENGUATAN INSTITUSIONAL YANG BERKELANJUTAN DARI SELURUH KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG TELAH DIRINTIS DAN BERJALAN SELAMA INI, GUNA MENJAMIN KESINAMBUNGAN ORGANISASI POLRI DALAM MENCAPAI VISI DAN .

MISINYA. DALAM ROAD MAP PERTAMA INI ADA 2( DUA) HAL YANG MENJADI POKOK PROGRAM REVITALISASI YAITU MELANJUTKAN VISI DAN MISI POLRI,GRAND STRATEGY POLRI TAHUN 2005-2025 YANG MENCAKUP 3 ( TIGA) TAHAPAN YAITU: TAHAP I TAHUN 2005-2009 MEMBANGUN KEPERCAYAAN ( TRUSH BUILDING), TAHAP II TAHUN 2010-2014 MEMBANGUN KEMITRAAN ( PARTNERSHIP BUILDING) DAN TAHAP III TAHUN 2015-2025 MENUJU ORGANISASI UNGGULAN ( STRIVE FOR EXCELLENCE), RENCANA STRATEGIS POLRI TAHUN 2010-2014, PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU, SERTA MELAKUKAN PENINGKATAN KINERJA MELALUI REVITALISASI PROGRAM PRIORITAS YANG SEDANG BERJALAN.

2. TEROBOSAN KREATIF

ADALAH PROGRAM-PROGRAM TEROBOSAN KREATIF UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KINERJA POLRI SECARA SIGNIFIKAN AGAR DAPAT SEGERA TERLIHAT DAN DIRASAKAN SECARA NYATA MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT, DALAM ROAD MAP KEDUA INI ADA 4 (EMPAT) HAL YANG MENJADI POKOK PROGRAM REVITALISASI PROGRAM TEROBOSAN KREATIF BERUPA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN, PENATAAN SISTEM MANAJEMEN BERBASIS KOMPETENSI, PENATAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA, DAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN

3. PENINGKATAN INTEGRITAS.

MERUPAKAN PENEGUHAN DEDIKASI DAN LOYALITAS SELURUH PERSONIL POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANNYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SERTA PENGAWASAN GUNA MEMELIHARA AKUNTABILITAS KINERJA BAIK PERORANGAN MAUPUN ORGANISASI ADA 2 (DUA) HAL YANG MENJADI POKOK PROGRAM REVITALISASI YAITU PENINGKATAN INTEGRITAS DAN PENINGKATAN PENGAWASAN .

PROGRAM REVITALISASI POLRI TERSEBUT MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG SAYA YAKINI MAMPU MEREVITALISASI PERAN POLRI UNTUK MENJADIKAN POLRI LEBIH MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, DENGAN BERDASARKAN KAIDAH TAAT HUKUM, TAAT PROSEDUR DAN TAAT ETIKA, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN SOLIDITAS INTERNAL POLRI. IMPLEMENTASI INI BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI SASARAN REVITALISASI POLRI, YAITU MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA

A. POLRI YANG MELAYANI “ ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN KEPOLISIAN YANG LEBIH CEPAT,LEBIH MUDAH,LEBIH BAIK DAN LEBIH NYAMAN BAGI MASYARAKAT DENGAN MEMENUHI STANDAR MUTU PELAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT. SECARA EKSTERNAL MENJADI POLRI SEBAGAI PUBLIC SERVICE ORGANIZATION DAN SECARA INTERNAL MERUPAKAN BUDAYA ATASAN MELAYANI BAWAHAN.


B. POLRI YANG PROAKTIF” ADALAH MENGETAHUI SECARA DINI KONDISI YANG APABILA TIDAK SEGERA MENDAPAT RESPON BERPOTENSI MENIMBULKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SERTA MENJALIN KERJASAMA YANG SINERGIS DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK DAPAT MENGATASI DENGAN SOLUSI YANG TEPAT. SECARA EKSTERNAL DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KEPEKAAN, RESPONSIF,INISIATIF DAN TEGAS MENGATASI PELANGGARAN HUKUM; DAN SECARA INTERNAL BERTINDAK PROAKTIFMENCEGAH PELANGGARAN DAN PENTIMPANGAN SERTA MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP PERSONIL POLRI YANG MELANGGAR HUKUM.

C. “POLRI YANG TRANSPARAN”ADALAH MEMBERIKA INFORMASI YANG DIPERLUKAN MASYARAKAT SECARA PROPORSIANAL . SECARA EKSTERNAL DENGAN MEMBUKA AKSES INFORMASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN SECARA INTERNAL BERSIKAP TERBUKA, BERSEDIA MENERIMA KOMPLIN DAN DAPAT MEMBERIKAN RESPON YANG BAIK;

D. “POLRI YANG AKUNTABEL”ADALAH PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DENGAN SELALU MENGIKUTI KAIDAH HUKUM DAN PROSEDUR BAKU, SERTA BERTINDAK SESUAI NORMA DAN ETIKA. SECARA EKSTERNAL MELAKUKAN PENANGANAN PERKARA SECARA TEGAS DAN TUNTAS, TIDAK DISKRIMINATIF, MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, DAN SECARA INTERNAL MENEKANKAN AGAR PERSONIL POLRI DALAM MENGEMBAN TUGAS SELALU DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB;

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI POLRI INI ADA 10 (SEPULUH ) PROGRAM PRIORITAS YANG AKAN KITA LAKSANAKAN KEDEPAN, DENGAN BEBERAPA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA : MERUPAKAN PROGRAM YANG MENJADI SOROTAN DAN PERHATIAN MASYARAKAT

KEDUA PROGRAM-PROGRAM YANG MENGALAMI KENDALA DAN BANYAK PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANNYA DI LAPANGAN.

KETIGA : MERUPAKAN LANDASAN BAGI TERWUJUDNYA PELAYANAN  PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

KEEMPAT : PROGRAM YANG DITENTUKAN BUKAN MERUPAKAN PROGRAM BARU, NAMUN PERLU DILAKUKAN REVITALISASI( PENGUATAN).

UNTUK KEDEPAN, MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN KESEPULUH PROGRAM PRIORITAS YANG TELAH SAYA TERAPKAN UNTUK MEMPERKUAT DAN MENDORONG TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT, SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI.

ADAPUN KESEPULUH PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT YAITU:

1. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL.

2. MENINGKATKAN PEMBERANTAS PREMEN,KEJAHATAN JALANAN,PERJUDIAN, NARKOBA,ILLEGAL LOGGING,ILLEGAL FISHING,ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI.

3. PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR, MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN SATUAN ANTI TEROR TNI DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ( BNPT).

4. PEMBENAHAN KINERJA RESERSE DENGAN MELANJUTKAN PROGRAM” KEROYOK RESERSE” MELALUI PENINGKATAN KOMPENTISI PENYIDIK.

5. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU.

6. MEMBANGUN KERJA SAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM).

7. MEMPERCEPAT PERUBAHAN BUDAYA POLRI DENGAN MEMACU PERUBAHAN POLA PIKIR ( MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET ) POLRI.

8. MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN ( SPK) DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK.

9. MENGEMBANGKAN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE).

10. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014.

AGAR PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIINGINKAN, MAKA PELAKSANAAN DIBAGI KE DALAM PENTAHAPAN WAKTU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2013. PENTAHAPAN SESUAI DENGAN TINGKAT PRIORITAS BERDASARKAN TINGKAT MANFAAT DAN PERHATIAN MASYARAKAT. TERBAGI 4 (EMPAT) PERIODE WAKTU DIIMPLEMENTASIKAN SECARA BERLANJUT, SELARAS, BERKESINAMBUNGAN DAN SIMULTAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TAHAP KESATU, 100 HARI PERTAMA ( NOVEMBER 2010 S/D JANUARI 2011 ); MELIPUTI :

a. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL;

b. MENINGKATKAN PEMBERANTASAN TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, YAITU PREMAN, KEJAHATAN JALANAN,PERJUDIAN DAN NARKOBA, SERTA KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA YAITU ILLEGAL LOGGING,ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICING DAN KORUPSI;

2. TAHAP KEDUA, PEBRUARI-DESEMBER 2011, MELIPUTI :

a. PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN SATUAN ANTI TEROR TNI DAN BNPT;


b. PEMBENAHAN KINERJA RESERSE DENGAN MELANJUTKAN PROGRAM “ KEROYOK RESERSE “ MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PENYIDIK;

c. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU;

d. MEMBANGUN KERJASAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAM;

3. TAHAP KETIGA, JANUARI – DESEMBER 2012, MELIPUT :

a. MEMPERCEPAT PERUBAHAN BUDAYA POLRI DENGAN MEMACU PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET ) POLRI

b. MENGGELAR SPK DIBERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK:

c. LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK ( LPSE );

4. TAHAP KEEMPAT, JANUARI – DESEMBER 2013, YAITU :

MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU DAN PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014

DARI KEEMPAT TAHAPAN TERSEBUT DI ATAS,PRINSIPNYA IMPLEMENTASI REVITALISASI TERFOKUS PADA PROGRAM MASING-MASING DENGAN KURUN WAKTU YANG TELAH DITARGETKAN,SETIAP TAHAPAN TIDAK TERHENTI PADA TAHUN YANG DITETAPKAN TETAPI TERUS BERLANJUT, SELARAS, BERKESINAMBUNGAN DAN SIMULTAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013.DENGAN HARAPAN TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG MENAMPILKAN SOSOK ANGGOTA POLRI YANG LEBIH BAIK” MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL” PENTAHAPAN PROGRAM PRIORITAS SECARA RINCI DAPAT DIJABARKAN SEBAGAI BERIKUT :

A. PROGRAM TAHAP KESATU, 100 HARI PERTAMA ( NOVEMBER 2010 S/D JANUARI 2011 ) :

1. PROGRAM PERTAMA : PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL “

a. INVENTARISIR SELURUH KASUS-KASUS MENONJOL DAN MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT YANG DITANGANI OLEH SELURUH SATKER/SATWIL DARI TINGKAT MABES SAMPAI DENGAN POLSEK.

b. BUAT ANALISIS DAN EVALUASI PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIANNYA.

c. BENTUK TIM KHUSUS UNTUK MENANGANI KASUS-KASUS TERSEBUT DENGAN DIBERIKAN TARGET WAKTU PENYELESAIANNYA.

d. BERDAYAKAN PENGAWAS PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KASUS MENONJOL TERSEBUT.

e. BERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN ( SP2HP) SECARA PERIODEK KEPADA PELAPOR.


f. SATUAN ATAS WAJIB MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN MEMBERIKAN BACK UP SUPERVISI BAIK SECARA TAKTIS MAUPUN TEHNIS SEHINGGA KASUS MENONJOL TERSEBUT DAPAT DISELESAIKAN SECARA KOMPREHENSIF.

g. LIBATKAN JAJARAN INSPEKTORAT DAN PROPAM DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN.

h. BUAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS MENONJOL SECARA PERIODEK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS;

PROGRAM PERTAMA INI SEBAGAI BENTUK KOMITMEN POLRI DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN ( ANTICIPATE CHANGE) DAN MENGINISIASI PERUBAHAN ( INITIATE CHANGE ) UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN. DENGAN TERUNGKAPNYA KASUS-KASUS MENONJOL, DIHARAPKAN STABILITAS KEAMANAN DAPAT TERJAGA, RASA AMAN DAN NYAMAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN AKTIFITASNYA SEHARI-HARI BERJALAN DENGAN LANCAR.

2. PROGRAM KEDUA; “ MENINGKATKAN PEMBERANTASAN PREMAN, KEJAHATAN JALANAN,PERJUDIAN,NARKOBA,ILLEGAL LOGGING,ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI;

a. PEMBERANTASAN PREMAN

1) PETAKAN DAERAH RAWAN DAN MODUS OPERANDI PREMANISME DIWILAYAH HUKUM MASING-MASING DENGAN PENDALAMAN LATAR BELAKANG, JARINGAN SERTA MOTIFNYA

2) LAKUKAN UPAYA PERSUASIF DENGAN LANGKAH PRE-EMTIF DAN PREVENTIF YANG MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT,AGAMA DAN PEMUDA UNTUK MENYADARKAN PARA PREMAN SERTA MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR SESUAI KETENTUAN HUKUM,PROSEDUR DAN KARAKTERISTIK WIL. SETEMPAT.

3) ARAHKAN ANGGOTA UNTUK MELAKUKAN PENINDAKAN SESUAI SOP DENGAN MELIBATKAN INSTANSI TERKAIT,ANTISIPASI KEMUNGKINAN AKAN TIMBUL AKIBAT DARI PENINDAKAN TERSEBUT.

4) MELAPORKAN KEGIATAN PEMBERANTASAN PREMAN SECARA PERIODEK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA SATUAN ATAS.

b. KEJAHATAN JALANAN

1) LAKUKAN PEMETAAN DAERAH RAWAN, WAKTU, MODUS OPERANDI, DAN PELAKU KEJAHATAN JALANAN DI WILAYAH HUKUM MASING-MASING.

2) LAKSANAKAN PATROLI DAN PENGGELARAN ANGGOTA PADA LOKASI DAN JAM RAWAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN JALANAN.

3) LAKSANAKAN TINDAKAN TEGAS SESUAI KETENTUAN HUKUM DAN PROSEDUR SERTA MENGHORMATI ,MENJUNJUNG TINGGI HAM;

4) LAPORKAN KEGIATAN KEJAHATAN JALANAN SECARA PERIODIK,BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS;

c. PERJUDIAN

UNTUK PEMBERANTASAN TERHADAP BENTUK PERJUDIAN HARUS DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN, KARENA DISINJALIR MASIH TETAP BERLANGSUNG DI WILAYAH-WILAYAH TERTENTU DENGAN MODUS OPERANDI YANG BERANEKA RAGAM. TERKAIT DENGAN ITU SEGERA LAKSANAKAN:

- INVENTARISIR KEMBALI KEGIATAN BERBAGAI BENTUK PERJUDIAN DI WILAYAH MASING-MASING;

- BERIKAN TINDAKAN TEGAS TERHADAP BENTUK PERJUDIAN YANG MASIH BERLANGSUNG SERTA PROSES SECARA PROFESIONAL,PROPORSIONAL DAN TUNTAS;

- TINDAK TEGAS OKNUM ANGGOTA, YANG TERLIBAT DALAM KASUS PERJUDIAN;

- LAPORKAN KEGIATAN PENINDAKAN PERJUDIAN SECARA PERIODIK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS

d. NARKOBA .

UNTUK SEKARANG INI INDONESIA SUDAH MERUPAKAN NEGARA PRODUSEN, YANG MERUSAK DAN MERACUNI MASYARAKAT.UNTUK ITU PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAH GUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA HARUS LEBIH DIPERTEGAS, DENGAN LANGKAH-LANGKAH:

1) PETAKAN DAERAH RAWAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAH GUNAAN NARKOBA, SERTA PELAKU JARINGANNYA DI WILAYAH HUKUM MASING-MASING

2) ADAKAN PENGAWASAN KETAT TERHADAP TEMPAT-TEMPAT HIBURAN DAN TEMPAT-TEMPAT YANG DIDUGA MENJADI TEMPAT PRODUKSI SERTA PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA;

3) LAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SECARA TEGAS TERHADAP PARA PRODUSER, BANDAR,PENGEDA,KURIR, SERTA PENGGUNA NARKOBA,DAN LAKUKAN MONITORING TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS-LAPAS YANG DIDUGA MASIH MENGEDARKAN NARKOBA;

4) APABILA DITEMUKAN OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT KASUS NARKOBA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, AGAR DITINDAK SECARA TEGAS;

5) LAKSANAKAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENGGUNA ATAU PECANDU NARKOBA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

6) LAPORKAN KEGIATAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA PERIODIK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS.

e. ILLEGAL LOGGING

DENGAN MASIH MARAK ILLEGAL LOGGING DAN BELUM TERATASI SECARA MAKSIMAL KARENA MASIH BANYAK KAYU DARI INDONESIA DIJUAL KE LUAR NEGERI MAKA TUGAS KITA SEMUA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMBERANTAS ILLEGAL LOGGING ANTARA LAIN:

1) LAKUKAN KOORDINASI INTENSIF DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MENDAPATKAN DATA YANG AKURAT MENGENAI PERMASALAHAN KEHUTANAN;

2) LAKUKAN PENCEGAHAN LAPANGAN TERHADAP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN OLEH PERUSAHAAN- PERUSAHAAN DI WILAYAH MASING-MASING;

3) LAKSANAKAN CROSS CEK DATA YANG DIPEROLEH DARI INSTANSI TERKAIT DENGAN DATA BARESKRIM POLRI,POLDA MAUPUN POLRES;

4) TINDAK TEGAS PELAKU ILLEGAL LOGGING SESUAI KETENTUAN HUKUM;

5) LAPORKAN HASIL PENINDAKAN ILLEGAL LOGGING SECARA PERIODIK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS.

f. ILLEGAL MINNING

BERDASARKAN FAKTA DILAPANGAN, DI BEBERAPA PROPINSI TERTENTU MASIH TERDAPAT PENAMBANGAN ILLEGAL OLEH PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG/ PEMBUKAAN TAMBANG BARU DIBEBERAPA PROPINSI YANG TERINDIKASI ILLEGAL,OLEH SEBAB ITU, SELURUH JAJARAN POLRI TERUTAMA BARESKRIM MEMPUNYAI TUGAS YANG SANGAT BESAR DALAM MENINDAK PELANGGARAN TAMBANG ELLEGAL, LANGKAH-LANGKAH TERHADAP PENINDAKAN ILLEGAL MINNING ANTARA LAIN :

1) LAKUKAN KOORDINASI INTENSIF DENGAN ISTANSI TERKAIT UNTUK MENDAPATKAN DATA YANG AKURAT MENGENAI PERMASALAHAN PENAMBANGAN;

2) LAKUKAN PENGECEKAN LAPANGAN TERHADAP LOKASI PERTAMBANGAN OLEH PERUSAHAAN –PERUSAHAAN DI WILAYAH MASING-MASING;


3) LAKSANAKAN CROSS CEK/ OVER LAY DENGAN DATA YANG DIDAPAT DARI INSTANSI TERKAIT DENGAN DATA BARESKRIM POLRI, POLDA MAUPUN POLRES;

4) TINDAK TEGAS PELAKU ILLEGAL MINNING SESUAI KETENTUAN HUKUM;

5) LAPORKAN HASIL PENINDAKAN ILLEGAL MINNING SECARA PERIODIK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS.

DISINYALIR MASIH ADA PIMPINAN SATUAN WILAYAH YANG MENCOBA UNTUK MELAKUKAN PEMBIARAN TERHADAP KASUS-KASUS ILLEGAL LOGGING DAN ILLEGAL MINNING,SAYA PERINTAHKAN KEPADA KABARESKRIM DAN JAJARANNYA UNTUK SUNGGUH-SUGGUH MENANGANI KASUS-KASUS ILLEGAL LOGGING DAN ILLEGAL MINNING, KEPADA IRWASUM DAN KADIV PROPAM BESERTA SELURUH JAJARANNYA AGAR MELAKUKAN PENGAWASAN YANG KETAT. APABILA MASIH TERDAPAT PIMPINAN KESATUAN ATAU ADA ANGGOTA YANG TERLIBAT MAUPUN MELAKUKAN PEMBIARAN, MAK AKAN DIKENAKAN SANKSI YANG TEGAS.

g. ILLEGAL FISHING

MARAKNYA KASUS-KASUS PENCURIAN DILAUT,MAKA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA PERLU DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT ANTARA LAIN : KEMENTRIAN KELAUTAN, TNI AL, BAKORKAMLA,IMIGRASI,BEA CUKAI. DALAM PENEGAKKAN HUKUM DIBUTUHKAN DUKUNGAN JAJARAN POL AIR DIBANTU OLEH JAJARAN BARESKRIM BAIK PUSAT MAUPUN KEWILAYAHAN UNTUK MENANGGULANGI, LANGKAH –LANGKAH YANG DILAKUKAN , ANTARA LAIN:

1) LAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUKMENDAPATKAN DATA YANG AKURAT MENGENAI PERMASALAHAN ILLEGAL FISHING;

2) LAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP LOKASI RAWAN PENCURIAN IKAN OLEH NELAYAN ASING SECARA AKTUAL MAUPUN ADMINISTRATIF DI WILAYAH MASING-MASING;

3) TINDAK TEGAS PELAKU ILLEGAL FISHING SESUAI KETENTUAN HUKUM;

4) LAPORKAN HASIL PENINDAKAN ILLEGAL FISHING SECARA PERIODIK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS.

h. HUMAN TRAFFICKING

BERDASARKAN DATA YANG ADA, ANGKA HUMAN TRAFFICKING MENUNJUKKAN PENINGKATAN YANG


SIGNIFIKAN, LANGKAH –LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH JAJARAN POLRI TERUTAMA BARESKRIM DAN SELURUH POLDA ANTARA LAIN:

1) LAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP HUMAN TRAFFICKING UNTUK MENDAPATKAN DATA YANG AKURAT;

2) IDENTIFIKASI PELAKU,LOKASI DAN MODUS OPERANDI YANG MENJADI LINTASAN KEGIATAN PERDAGANGAN ORANG ANTARA LAIN TEMPAT TRANSIT,TEMPAT PENAMPUNGAN,ALAT ANGKUT ,JARINGAN, DAN PULAU-PULAU PERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA,LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA SECARA TEGAS;

3) PENCEGAHAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PENYALUR, BIRO JASA TENAGA KERJA DAN PERUSAHAAN PPTKIS DI WILAYAH MASING-MASING DENGAN MELIBATKAN INSTANSI TERKAIT. APABILA DITEMUKAN PELANGGARAN TINDAK SESUAI KETENTUAN HUKUM;

4) LAPORKAN HASIL PENINDAKAN KASUS PERDAGANGAN ORANG SECARA PERIODIK, BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS.

i. KORUPSI

PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI MERUPAKAN PROGRAM PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK ITU SAYA PERINTAHKAN AGAR MENINGKATKAN UPAYA-UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, ANTARA LAIN:

1) LAKUKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG MENANGANI KASUS KORUPSI YAITU KEJAKSAAAN DAN KPK SERTA INSTANSI TERKAIT;

2) TAHAP PERTAMA (PROGRAM 100 HARI) TARGET PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI MULAI DARI TINGKAT PUSAT( BARESKRIM POLRI) SAMPAI TINGKAT POLRES SEDANGKAN TAHAP II ( PEBRUARI S/D DESEMBER 2011), TAHAP III ( TAHUN 2012) DAN TAHAP IV (TAHUN 2013), SETIAP TAHUNNYA TARGET PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA TINGKAT MABES POLRI MINIMAL 7 (TUJUH) KASUS PERTAHUN,TINGKAT POLDA MINIMAL 5(LIMA) KASUS PERTAHUN DAN TINGKAT POLRES MINIMAL 2 (DUA) KASUS PERTAHUN;


3) LAPORKAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA PERIODIK,BERJENJANG DAN BERLANJUT KEPADA KESATUAN ATAS.

PROGRAM TAHAP I ( PROGRAM 100 HARI) MERUPAKAN PROGRAM LANJUTAN DARI KEPEMIMPINAN KAPOLRI SEBELUMNYA. OLEH SEBAB ITU POLRI HARUS SERIUS DAN KONSISTEN DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN PREMAN,KEJAHATAN JALANAN,PERJUDIAN,NARKOBA DAN PERDAGANGAN ORANG KARENA MERUPAKAN KEJAHATAN YANG MENJADI PERHATIAN DAN MERESAHKAN MASYARAKAT,JUGA KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING,MINNING,FISHING DAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA. AGAR FUNGSI INTELIJEN MENDUKUNG PENG-UNGKAPAN KASUS-KASUS PRIORITAS PROGRAM TAHAP I .

B. PROGRAM TAHAP KEDUA, PEBRUARI- DESEMBER 2011 );

3. PROGRAM KETIGA PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR (AT), MELALUI PENINGKATAN PELATIHAN DAN KERJASAMA DENGAN ANTI TEROR TNI DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ( BNPT);

a. BERDASARKAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG STRUKTUR TINGKAT MABES POLRI, KEDUDUKAN DENSUS 88 AT BERADA LANGSUNG DI BAWAH KAPOLRI. DENGAN TIDAK ADANYA LAGI STRUKTUR DENSUS 88 AT DI KEWILAYAHAN, MAKA PENGGELARAN DAN PENGENDALIAN ANGGOTA DENSUS 88 AT DALAM BENTUK POSWIL HARUS BENAR-BENAR EFEKTIF PADA LOKASI YANG BERPOTENSI MEMILIKI JARNGAN TERORISME.PADA SITUASI YANG DIANGGAP PERLU, DENSUS 88 AT HARUS MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN POLDA MAUPUN INSTANSI SETEMPAT DALAM RANGKA KELANCARAN PENINDAKAN PARA PELAKU TEROR.

b. WALAUPUN DENSUS 88 AT TELAH BERHASIL MENOREHKAN PRESTASI DALAM MENGHADAPI TERORISME DI INDONESIA, TINDAKAN PEMBERANTASAN TERORISME DILAKUKAN SAMPAI TUNTAS, BAIK DENGAN CARA REPRESIF MAUPUN PREVENTIF BERUPA LANGKAH-LANGKAH DERADIKALISASI TANPA MENIMBULKAN PERSOALAN BARU SEBAGAI DAMPAK DARI UPAYA INI.

c. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 AT ANTARA LAIN:

1) LAKUKAN KERJASAMA YANG PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL DENGAN BNPT SERTA SATUAN ANTI TEROR TNI SEHINGGA MEMPERKUAT SINERGITAS DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TERORISME.


2) LAKSANAKAN DETEKSI DAN PENINDAKAN TERHADAP PARA PELAKU TEROR, PROGRAM DERADIKALISASI DIPERTAHANAN DAN DITINGKATKAN SEBAGAI UPAYA PERSUASIF DALAM MERUDUKSI GERAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TERORISME SERTA IKUT SERTAKAN INSTANSI TERKAIT DAN MASYARAKAT UNTUK BERPERAN AKTIF MENCEGAH TIMBULNYA JARINGAN BARU TERORISME.

3) LAKSANAKAN LATIHAN SECARA TERUSMENERUS UNTUK MENGASAH KEMAMPUAN DAN KENTRAMPILAN ANGGOTA DALAM MENANGANI KASUS-KASUS TERORISME BAIK DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.

4) PELIHARA DAN MANFAATKAN SECARA OPTIMAL ALUT DAN ALSUS YANG ADA DI DENSUS 88 AT DENGAN SEBAIK-BAIKNYA GUNA MEMPERPANJANG USIA PAKAINYA.

4. PROGRAM KEEMPAT: PEMBENAHAN KINERJA RESERSE DENGAN MELANJUTKAN PROGRAM `` KEROYOK RESERSE `MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PENYIDIK

KOMPLAINI MASYARAKAT TERBANYAK TERHADAP POLRI ADALAH DI BIDANG RESERSE. ISTILAH `KEROYOK RESERSE ` KEDEPAN PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENGGANTI ISTILAH YANG LEBIH TEPAT.

PROGRAM PEMBENAHAN KENERJA DI JAJARAN RESKRIM POLRI DITITIK BERATKAN PADA ASPEK SISTEM DAN PROSEDUR, KOMPETENSI PERSONEL, KURIKULUM DAN PERALATAN SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN KRIMINAL,SELAIN ITU DILAKUKAN PENGUATAN PEMBERDAYAAN PERAN PENGAWAS PENYIDIKAN AGAR DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA OPTIMAL. SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) DENGAN PENEKANAN PADA ASPEK MORALITAS DAN MENTALITAS PARA PENYIDIK.

5. PROGRAM KELIMA: `IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU `

DENGAN DIPERLAKUKANNYA PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2010 DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR: 21,22 DAN 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLRI PADA TINGKAT MABES POLRI, POLDA, POLRES DAN POLSEK PERENCANAAN DAN PENGISISN PERSONEL YANG AKAN MENGAWAKI STRUKTUR BARU AGAR BENAR-BENAR SESUAI DENGAN KOMPETENSI JABATAN YANG AKAN DIEMBAN, BAIK DARI SISI


PENGALAMAN MAUPUN PENDIDIKAN SERTA DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP TAAT AZAS,MERIT SISTEM.PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP TERSEBUT DIATAS KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN AGAR SEGERA MELENGKAPI PENYUSUNAN DOKUMEN KELENGKAPAN DESAIN ORGANISASI ANTARA LAIN, (1) STANDAR KOMPETENSI JABATAN, (2) STANDAR KINERJA ATAU INDIKATOR KINERJA UTAMA JABATAN (3) HUBUNGAN TATA CARA KERJA ( HKCK) . DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN TAHUN 2011 STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU SUDAH DAPAT DIOPERASIONALKAN.

6. PROGRAM KEENAM: ‘’MEMBANGUN KERJA SAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAK’’

SAYA MENEKANKAN PERLUNYA SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DENGAN BERBAGAI ELEMEN BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI DALAM RANGKA MEMBANGUN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA GUNA MEMINIMALISASI DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT KEJAHATAN MELALUI TINDAK PENCEGAHAN (PREVENTIVE ACTION) TERHADAP KEJAHATAN SEDINI MUNGKIN SERTA KECEPATAN DAN KETEPATAN PENANGANAN KEJAHATAN, PERLU MERENCANAKAN BEBERAPA PROGRAM :

a. ELEMEN MASYARAKAT

KERJASAMA LEBIH DITEKANKAN PADA TINDAKAN-TINDAKAN PENCEGAHAN KEJAHATAN KHUSUSNYA PADA DAERAH TERPENCIL MELALUI PEMBERIAN INFORMASI SEDINI MUNGKIN.

b. TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI )

KERJASAMA LEBIH DIPOKOSKAN PADA PENGUTAN PERAN, SEPERTI INTELIJEN, DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA

c. PEMERINTAH DAERAH

KERJASAMA DILAKUKAN DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN,KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN POLISI MASYARAKAT.

d. KEMENTERIAN / LEMBAGA

KERJASAMA INI DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH SUPREMASI HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN.

C. PROGRAM TAHAP KETIGA, (JANUARI- DESEMBER 2012)

7. PROGRAM KETUJUH: ‘PERCEPATAN PERUBAHAN BUDAYA DENGAN MEMACU PERUBAHAN POLA PIKIR ( MIND SET) DAN BUDAYA KERJA ( CULTURE SET) POLRI’’

PROGRAM INI SUDAH DILAKSANAKAN SEJAK REFORMASI POLRI TAHUN 1998 DILANJUTKAN MELALUI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI SEJAK TAHUN 2008,TUJUANNYA UNTUK MENAMPILKAN SOSOK ANGGOTA POLRI YANG LEBIH BEREMPATI KEPADA MASYARAKAT MEMAKNAI ARTI SEBAGAI PELINDUNG,PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT SECARA HAKIKI.PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET SUDAH DILAKUKAN DARI TINGKAT PERWIRA TINGGI SAMPAI TINGKAT BRIGADIR. MERUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA BUKANLAH HAL MUDAH, DIPERLUKAN WAKTU SEHINGGA PERUBAHAN INI HARUS DILAKUKAN SECARA SERIUS,KONSISTEN, BERLANJUT, DAN BERKESINAM-BUNGAN.AGAR PERUBAHAN BUDAYA YANG DILAKUKAN DAPAT TERTANAM DAN MELEKATSEBAGAI BUDAYA BARU KITA. UNTUK ITU PERANGKAT BAHAN AJARAN DAN KURIKURUM HARUS TERINTEGRASI SESUAI DENGAN KOMPETENSI MASING-MASING JENJANG PENDIDIKAN DISEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI, YANG BERORENTASI KEPADA PEMBENTUKAN PRIBADI DAN SOSOK POLRI YANG LEBIH MENGEDEPANKAN SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT.

DIHARAPKAN PADA AWAL 2012 PERCEPATAN PERUBAHAN BUDAYA SUDAH DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT. SELANJUTNYA HARUS KITA PELIHARA DAN PERTAHANKAN ADALAH KOMITMEN KITA BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN KETELADANAN PARA PERWIRA DENGAN MERUBAH BUDAYA DARI BIASA DILAYANI MENJADI BUDAYA MELAYANI HILANGKAN BUDAYA SETORAN DARI BAWAHAN KEPADA ATASAN, PIMPINAN HARUS MAU TURUN LANGSUNG KE BAWAH MAU MENDENGAR SARAN, MASUKAN DAN KELUHAN DARI ANGGOTA MAUPUN MASYARAKAT.

8. PROGRAM KEDELAPAN: ‘’MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN ( SPK ) DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK”

UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT, DIPERLUKAN TEROBOSAN-TEROBOSAN KREATIF LEBIH MENGEDEPANKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN POLRI. SEPERTI FUNGSI LALU LINTAS MELALUI PELAYANAN SIM/SAMSAT CORNER DAN SIM/SAMSAT KELILING PADA SENTRA KEGIATAN PUBLIK DI KOTA-KOTA BESAR.

GANGGUAN KAMTIBMAS TERJADI DI SENTRA-SENTRA KEGIATAN PUBLIK SEPERTI: PASAR,TERMINAL, MALL DAN TEMPAT-TEMPAT KERAMAIAN, UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL KEPADA MASYARAKAT PERLU DIKEMBANGKAN POS-POS YANG BERFUNGSI SEBAGAI


SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN ( SPK) YANG BERSIFAT STATIONER MAUPUN MOBILE DISENTRA-SENTRA KEGIATAN PUBLIK.YANG DITENTUKAN PADA TINGKAT KERAWANAN DAERAH MASING-MASING.

9. PROGRAM KESEMBILAN : ‘’ MENGEMBANGKAN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK ( LPSE ) ‘’

KITA TELAH MENERAPAN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK ( LPSE) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DILINGKUNGAN POLRI DIMAKSUDKAN UNTUK MENGURANGI TERJADINYA INTERAKSI ANTARA PETUGAS PENGADAAN DAN PESERTA LELANG/TENDER, MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARANSI UNTUK MENCEGAH KKN GUNA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN POLRI. LPSE INI DILAKUKAN OLEH SEMUA FUNGSI LOGISTIK DIBAWAH KENDALI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ( KPA ), MELALUI PERSYARATAN-PERSYARATAN DAN KRETARIS YANG TELAH DITETAPKAN. MISALNYA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA MEMPUNYAI ‘’ KUALIFIKASI ‘’ RESMI BERSERTIFIKAT DARI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ( LKPP ).

PELAKSANAAN PROGRAM INI AGAR DIKEMBANGKAN DENGAN MENAMBAH PERSONEL YANG BERKUALIFIKASI DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DANBEKERJA SAMA DENGAN DIVISI TEKNOLOGI (TI) POLRI DALAM HAL PEMELIHARAAN DAN PERAWATANNYA SEHINGGA JELAS PERBEDAAN ANTARA PENGADAAN YANG HARUS TERSENTRALISASI DAN YANG BISA DESENTRALISASI. SESUAI USULAN DARI SATUAN KEWILAYAHAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK WILAYAH.

D. PROGRAM TAHAP KE EMPAT,( JANUARI – DESEMBER 2013):

10. PROGRAM KESEPULUH: ‘’ MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014’’

KETERSEDIAAN INFORMASI YANG AKURAT,TERKINI DAN HANDAL MERUPAKAN HAL PENTING DALAM MELAKSANAKAN 10 PROGRAM PRIORITAS INI. DIPERLUKAN ADANYA PENGENTEGRASIAN TERHADAP PENGUMPULAN,PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM SERTA TEKNOLOGI INFORMASI. AGAR PENERAPAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAPAT DILAKUKAN SECARA TERPADU MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) DISAMPING UNTUK KEPENTINGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN GUNA MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2014.


SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, AGAR KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI POLRI DAN SELURUH KAPOLDA MEMBUAT CETAK BIRU PERENCANAAN SISTEM INFORMASI TERPADU, DIHARAPKAN PADA AWAL TAHUN 2013 SUDAH DAPAT DIREALISASIKAN DAN DIOPERASIONALKAN. PADA TAHUN 2013 JUGA HARUS MEMPERSIAPKAN ‘’ PROGRAM PERSIAPAN DAN KESIAPAN POLRI’’ DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU 2014 AGAR BERJALAN DENGAN NETRAL, AMAN, JUJUR, DAN ADIL.

UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI POLRI GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DIPERLOKAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SELURUH JAJARAN POLRI. MULAI DARI PUNCAK PIMPINAN POLRI, SELURUH PIMPINAN SATUAN KERJA DAN SATUAN KEWILAYAHAN, SAMPAI KEPADA SELURUH JAJARAN DIBAWAHNYA.

ADAPUN 10 KOMITMEN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM DENGAN MENEGAKKAN HUKUM DAN SELALU BERTINDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM,MEMENUHI RASA KEADILAN DAN PEPASTIAN HUKUM;

2. MEMASTIKAN PENUNTASAN PENANGANAN PERKARA YANG MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, SERTA DIINFORMASIKAN PENANGANANNYA SECARA TRANSPARAN KEPADA MASYARAKAT;

3. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK, LEBIH MUDAH, LEBIH CEPAT,LEBIH BERKUALITAS, LEBIH NYAMAN DAN MEMUASKAN BAGI MASYARAKAT

4. MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM BERBAGAI BIDANG YANG TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN POLRI, TERMASUK BENTUK KERJASAMA DALAM BIDANG KEAMANAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGAWASAN;

5. MENJAGA INTEGRITAS DENGAN BERSIKAP TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, BERTANGGUNG JAWAB, TRANSPARAN DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, ETIKA DAN MORAL SERTA BERSIKAP NETRAL,JUJUR DAN ADIL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEGIATAN POLITIK;

6. MENUNJUKKAN SIKAP KEPEMIMPINAN TELADAN YANG MELAYANI DAN MEMBERDAYAKAN BAWAHAN;

7. BEKERJA DENGAN HATI, TULUS IKLAS DALAM TUGAS DAN PENGABDIAN SERTA MENCURAHKAN SEGENAP KEMAMPUA, PEMIKIRAN, WAKTU DAN TENAGA UNTUK KEBERHASILAN POLRI;

8. MENERAPKAN PRINSIP REWARD AND PUNISHMENT DENGAN MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP ANGGOTA YANG BERPRESTASI SERTA MEMBERI SANKSI YANG TEGAS BAGI PERSONEL POLRI YANG MELANGGAR HUKUM, KODE ETIK DAN DISIPLIN POLRI;

9. MENJAMIN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT KAPOLRI SEBELUMNYA, SEBAGAIMANA YANG TERTUANG PADA GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025, RENCANA STRATEGIS AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI;

10. TAAT ASAS DAN BERLAKU ADIL, DENGAN BERSIKAP DAN BERPERILAKU SESUAI ETIKA, PROSEDUR, HUKUM DAN HAM YANG DILANDASI RASA KEADILAN.

IMPLEMENTASI REVITALISASI POLRI DIWUJUDKAN MELALUI PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS, AGAR DAPAT DIJABARKAN DAN DIOPERASIONALISASIKAN OLEH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA DITINGKAT MABES POLRI DAN SATUAN KEWILAYAHAN MULAI DARI POLDA,POLRES DAN POLSEK.

SAYA MENGHARAPKAN KEPADA SELURUH PEJABAT UTAMA MABES POLRI,PARA KAPOLDA DAN PARA PERWIRA SEKALIAN UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI PENTAHAPAN PROGRAM PRIORITAS YANG TELAH DITETAPKAN KE DALAM BENTUK PENJABARAN RENCANA AKSI AGAR KETIGA KERANGKA ROAD MAP REVITALISASI POLRI 10 (SEPULUH) PROGRAM DAPAT DITERAPKAN DALAM PELAKSANAAN DILAPANGAN.

DEMIKIAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM REVITALISASI POLRI UNTUK DAPAT MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA DISERTAI DENGAN DEDIKASI, LOYALITAS, KETULUSAN DAN KEIKLASAN DALAM MENJABARKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM REVITALISASI POLRI SECARA KONSISTEN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA POLRI GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

PERLU UNTUK DIKETAHUI, DIPAHAMI DAN DILAKSANAKAN

OLEH SETIAP ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI

----0---

BID HUMAS

 

Informasi


bid_humas
dpo
banner_lalin
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. S. Parman no. 16 Banjarmasin
Telp. 0511-66235; 68572
Fax. 0511-365444